Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih menjadi persoalan krusial di Jember. Hal ini mengemuka saat Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember menerima kunjungan dari sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Asosiasi Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (AGKSI) Kabupaten Jember. Dalam audiensi pada Rabu (21/04) itu, perwakilan AGKSI Jember menyampaikan persoalan insentif guru dan tenaga kependidikan di Jember. Kepada Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Jember, Ahmad Samanan, delegasi AGKSI yang mewakili sekitar 50 ribu anggota menyampaikan keinginannya untuk beraudiensi dengan DPRD dan Bupati Jember. Audiensi terkait dengan kebijakan insentif guru dan tenaga kependidikan bagi 50 ribu guru dan tenaga kependidikan swasta yang ada di Jember. Mereka mengabdi di berbagai lembaga mulai dari tingkat TK/RA hingga SMA/Aliyah.
Secara struktural, kebijakan terkait pendidikan tersebut berada di tiga lapis pemangku kepentingan (stake holders) pemerintahan. Yakni mulai dari Dinas Pendidikan Jember, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim hingga Kementerian Agama (Kemenag). Secara terpisah, Ketua Umum MUI Jember, Dr. KH Abdul Haris, M.Ag menyarankan aspirasi ini juga dikomunikasikan dengan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang pendidikan di Jember.
“Akan lebih baik apabila Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Jember juga menjalin kumunikasi dengan teman-teman PC NU Jember, PC NU Kencong dan PD Muhammadiyah yang membidangi masalah ini. Kemudian bergerak bersama melalakuan pendampingan,” ujar Dr KH Abdul Haris M.Ag.