JEMBER, 4 Mei 2026 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember menggelar audiensi bersama Bupati Jember di Pendopo Widya Wibawa Graha, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari hasil Musyawarah Daerah (MUSDA), dukungan anggaran, hingga sinergi program pembangunan daerah.
Ketua umum MUI Jember, Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag, dalam audiensi tersebut melaporkan hasil pelaksanaan MUSDA XI sekaligus menyampaikan beberapa poin penting kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Ia memohon kesediaan Bupati Jember agar pelantikan pengurus MUI dapat dilaksanakan di Pendopo Widya Wibawa Graha dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Selain itu, MUI juga berharap adanya kepastian anggaran rutin setiap tahun untuk mendukung program kerja organisasi.
“Kami juga memohon kejelasan status kantor MUI Jember serta menekankan pentingnya sinergi antara MUI dan Pemkab dalam menjalankan program keumatan dan pembangunan daerah,” ujar Abdul Haris.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Bapak Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai masukan yang disampaikan MUI.
“Semua masukan dari Ketua Umum MUI, Pemkab siap untuk memenuhi,” tegasnya.
Bupati juga meminta dukungan penuh dari MUI dalam menjalankan program prioritas daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Ia menargetkan Jember kembali menjadi pusat ekonomi kawasan timur Jawa atau wilayah Tapal Kuda.
Dalam sektor kesehatan, Pemkab Jember berkomitmen meningkatkan layanan bagi seluruh masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tak hanya itu, Pemkab juga meluncurkan program beasiswa santri yang mencakup biaya pendidikan hingga biaya hidup sampai lulus. Pemerintah juga memberikan penghargaan dan penghormatan kepada guru ngaji serta pesantren.
Bupati memastikan bahwa bantuan dana untuk MUI Jember sebesar Rp250 juta per tahun sedang dalam proses dan diupayakan menjadi program rutin tahunan.
Terkait kantor MUI, Bupati menegaskan bahwa statusnya tetap aman. “Surat yang beredar hanya untuk kepentingan birokrasi dari BPK,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya untuk tidak mengeluarkan izin peredaran minuman keras (miras). Namun, tantangan utama saat ini adalah peredaran miras oplosan dan obat keras yang belum terkendali.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian dengan rencana peningkatan kualitas lahan untuk mendukung produktivitas.
Bendahara Umum MUI Jember, Ir. H. Slamet Sulistiyono, S.P., M.Tr.P., IPM., ASEAN Eng. , menekankan pentingnya kesinambungan bantuan dana dari Pemkab agar program kerja MUI dapat berjalan optimal.
“Dengan dukungan yang istiqomah setiap tahun, fungsi MUI sebagai mitra pemerintah bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Amin menambahkan bahwa MUI memiliki karakter berbeda dibanding organisasi masyarakat lain seperti NU dan Muhammadiyah.
“MUI tidak memiliki anggota, hanya pengurus. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh agar peran MUI bisa optimal,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara MUI dan Pemkab Jember. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Jember.
Kepercayaan besar kembali diberikan kepada Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag untuk memimpin Majelis Ulama Indonesia…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim yang memiliki…
Dengan senantiasa memohon petunjuk dan lindungan Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember memandang…
Pendopo Wahyawibawagraha, 29 September 2025 | Pukul 16.00 – 17.30 WIB Audiensi Majelis Ulama Indonesia…
Berikut ini adalah nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi berkas pendaftaran Beasiswa Pendidikan Kader Ulama yang…
Program Sarjana Pendidikan Kader Ulama (PKU) merupakan salah satu upaya strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI)…